Kamis, 18 Juli 2019 |
Nasional

3.121 Perusahaan 'Bandel' Tak Beri Jaminan Pascatambang

Kamis, 11 Juli 2019 19:00:19 wib
Ilustrasi bekas galian tambang. (CNN Indonesia/Safir Makki).

JAMBIDAILY ANSIONAL - Mayoritas perusahaan tambang di Indonesia belum mematuhi kewajiban untuk menyerahkan jaminan pasca tambang. Sebelumnya, pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.

Penempatan jaminan pascatambang disesuaikan dengan umur tambang. Jaminan ini harus ditempatkan 100 persen paling lambat 2 tahun sebelum umur tambang berakhir.

Jika perusahaan tak menyerahkan jaminan pascatambang maka proses pemulihan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial usai kegiatan penambangan akan terganggu. 

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), per 4 Juli, sebanyak 3.121 perusahaan atau sekitar 69 persen dari total perusahaan tambang yang wajib menempatkan jaminan pascatambang belum mematuhi kewajibannya.

Jika dirinci, mayoritas perusahaan tambang yang mangkir menempatkan jaminan pascatambang adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Tercatat, dari 4.403 perusahaan pemegang IUP PMDN, sebanyak 3.120 perusahaan di antaranya belum menempatkan jaminan pascatambang.

Selain itu, satu perusahaan tambang dari 36 perusahaan pemegang IUP Penanaman Modal Asing (PMA) juga belum menempatkan jaminan pascatambang.

Sementara, seluruh perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B), Kontrak Karya, dan IUPK Mineral mematuhi kewajiban penempatan jaminan pascatambang.

Kondisi serupa juga terjadi pada pemenuhan kewajiban jaminan reklamasi. Namun, porsi perusahaan yang tidak patuh lebih kecil yaitu sekitar 39 persen dari total 4.862 perusahaan yang wajib menempatkan jaminan reklamasi.

Sama halnya dengan kewajiban penempatan jaminan pascatambang, mayoritas perusahaan yang 'bandel' adalah pemegang IUP PMDN. Kementerian ESDM mencatat, per 10 Juli, tingkat kepatuhan perusahaan baru 56,29 persen dari 4.655 perusahaan pemegang IUP PMDN yang memiliki kewajiban penempatan jaminan. 

Sebanyak 1.895 perusahaan pemegang IUP PMDN belum menyerahkan jaminan reklamasi. Perusahaan pemegang Kontrak Karya dan IUP PMA juga belum sepenuhnya patuh dengan tingkat kepatuhan masing-masing 91,66 persen dan 97,67 persen.

Adapun perusahaan pemegang PKP2B, IUP BUMN, dan IUP Mineral telah sepenuhnya mematuhi kewajiban penempatan jaminan reklamasi. 

"Sejak awal tahun telah dilakukan upaya terhadap perusahaan yang tidak patuh," ujar Direktur Jenderal Minerba Bambang Gatot Ariyono di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (11/7).

Bambang mengungkapkan wewenang pengawasan pelaksanaan kewajiban perusahaan pemegang IUP PMDN ada di pemerintah provinsi. Karenanya, Bambang mengaku telah menyampaikan surat sebanyak 11 kali ke gubernur daerah terkait agar memberikan sanksi terhadap perusahaan pemegang IUP yang tidak mematuhi kewajibannya.

Perusahaan yang tidak patuh dalam menempatkan jaminan pascatambang dan reklamasi akan menerima teguran dari pemerintah sesuai peraturan yang berlaku melalui surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan surat peringatan 3.

Sanksi selanjutnya adalah penghentian sementara sebagian kegiatan atau pencabutan izin apabila sampai akhir Juni 2019 belum menempatkan.

"Terhadap perusahaan yang telah melakukan kegiatan penambangan namun statusnya belum patuh maka akan dilakukan pemblokiran terhadap sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak secara elektroniknya (e-PNBP)," ujar Bambang.


(sfr/agt)/cnnindonesia.com

KOMENTAR DISQUS :

Top