Jumat, 23 Agustus 2019 |
Nasional

55 Kabupaten/Kota Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan

Senin, 22 Juli 2019 19:59:27 wib
Kemarau panjang mengakibatkan puluhan pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat kekeringan (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

JAMBIDAILY NASIONAL - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat telah ada 55 pemerintah daerah yang menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan hingga Senin (22/7). Masing-masing bupati dan wali kota sudah menetapkan status tersebut melalui surat keputusan.

Hal itu diutarakan Pelaksana Harian Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo melalui siaran pers, Senin (22/7).

"Hingga kini, Senin (22/7), 55 kepala daerah telah menetapkan Surat Keputusan Bupati dan Walikota Tentang Siaga Darurat Bencana Kekeringan," tutur Agus.

Kabupaten dan kota yang telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan terdapat di Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Diikuti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wilayah terbanyak yang menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan berada di Provinsi Jawa Timur. Ada 25 kabupaten yang telah menetapkan status tersebut.

"Wilayah Banten hanya di Kabupaten Lebak yang telah menetapkan status siaga," ucap Agus. 

Wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat lima kabupaten dan kota yang telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Di antaranya Kabupaten Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Manggarai, Rote Ndao, dan Flores Timur, dan Kota Kupang. 

Sementara itu, di Nusa Tenggara Barat, ada 3 daerah yang telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Di antaranya, Kabupaten Bima, Dompu dan Sumbawa. 

Terlepas dari daerah yang sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan tersebut, BNPB juga mencatat ada 75 wilayah kabupaten dan kota yang terdampak kekeringan. Rincian 75 kabupaten dan kota terdampak kekeringan yaitu Jawa Barat 21, Banten 1 , Jawa Tengah 21, DI Yogyakarta 2, Jawa Timur 10, Bali 2, NTT 15, dan NTB 9

"Dilihat sebaran bencana kekeringan berdasarkan tingkatan wilayah administrasi sebagai berikut 7 provinsi, 75 kabupaten, 490 kecamatan, dan 1.821 desa," ucap Agus.

Agus mengatakan BNPB telah menyalurkan air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan. Total air bersih yang sudah didistribusikan mencapai 7.045.400 liter.

BNPB juga menempuh langkah lain. Misalnya dengan penambahan jumlah mobil tanki, hidran umum, pembuatan sumur bor, dan kampanye hemat air.

BNPB, lanjut Agus, juga berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Beberapa lembaga itu bekerja sama untuk melaksanakan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC). 

Agus mengatakan rapat koordinasi sudah dilakukan pada hari ini, Senin (22/7). Hasilnya, operasi TMC akan difokuskan pada penanganan kekeringan dan kegagalan panen di wilayah-wilayah teridentifikasi.

Merujuk dari data BMKG, Agus menyebut saat ini potensi awan hujan kurang dari 70%. Potensi hujan 7 hari ke depan masih cukup rendah untuk wilayah Sumatera bagian Selatan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Di sisi lain, pertumbuhan awan dan potensi hujan masih terfokus di Sumatera bagian utara, Kalimantan Timur dan Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua. 

"Sehingga belum dapat dilakukan operasi TMC. Namun demikian, pesawat milik BPPT dalam posisi stand by jika ada wilayah yang berpotensi untuk dilakukannya TMC," ucap Agus.

 

(bmw/gil)/cnnindonesia.com

KOMENTAR DISQUS :

Top