Senin, 20 Mei 2019 |
Politik

Ada Apa Ya,? Bawaslu Sempat Sebut Sudah 'Full Data' Kini Kasus Zilawati Dihentikan

Selasa, 07 Mei 2019 12:29:53 wib
Koodinator Divisi Hukum dan Penindankan Pelanggar Bawaslu Tanjabtim, Safarudin

JAMBIDAILY TANJABTIM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) memutuskan menghentikan kasus dugaan pelanggaran pemilu berupa klaim Scrap jalan oleh oknum caleg PAN Tanjabtim Zilawati. Bawaslu berdalih kasus tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran atau pidana pemilu.

Berdasarkan proses yang dilakukan pihak Bawaslu Tanjabtim, kasus dugaan pelanggaran pemilu berupa klaim Scrap jalan yang dilakukan oknum caleg PAN Tanjabtim Zilawati di kecamatan Dendang itu dihentikan.

Hal itu dikatakan Koodinator Divisi Hukum dan Penindankan Pelanggar Bawaslu Tanjabtim, Safarudin dikonfirmasi menyebut kasus dugaan pelanggaran pemilu yang sempat menyita perhatian publik tersebut tidak memenuhi unsur materil, meskipun secara formil sudah mencukupi.

"Setelah penyelidikan Bawaslu kita menegaskan dugaan pelanggaran pemilu oleh Zilawati sulit untuk dibuktikan, dugaan pelanggaran pun tidak memenuhi unsur pidana dan tidak dapat dilanjutkan dalam proses selanjutnya," kata Safarudin kepada awak media (6/5/2019).

Ia menjelaskan, sejauh ini Bawaslu telah melakukan investigasi dilapangan dan telah meminta keterangan dari pihak terkait berdasarkan pemberitaan di media baik itu saksi narasumber dari pemberitaan media itu sendiri, Oknum caleg bersangkutan dan kepala dinas PUPR Tanjabtim.

"Namun kita kesulitan menemukan saksi dan alat bukti dilapangan maka dari itu bawaslu menyatakan kasus tersebut tidak bisa berlanjut ke Sentral penegakan hukum terpadu, karena tidak bisa diregisterkan,"ucapnya.

Pernyataan Safaruddin ini berbanding terbalik dengan pernyataan Ketua Bawaslu Tanjabtim, Samsedi sebelumnya yang menyatakan, bahwa menindak lanjuti informasi dari media massa dan kemudian dari hasil pengembangan serta investigasi dilapangan, Caleg PAN Zilawati diduga ada melakukan pelanggaran Undang-undang tindak pidana pemilu dan pihaknya sudah full data.

"Berdasarkan investigasi Panwascam dilapangan dan dilimpahkan ke Bawaslu, dari kasus ini ada indikasi dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan saudari Zilawati,"kata Samsedi kepada awak media saat dikonfirmasi diruang kerjanya pada Rabu (10/4/2019).

"Pertama pasal 280 poin H itu dugaan nya menggunakan fasilitas negara, Kedua, pasal 280 poin J menjanjikan atau memberikan dalam bentuk lainya dan ketiga pasal 284 poin D tidak boleh mengarahkan, menjanjikan, memberikan dan lain sebagainya kepada pemilih untuk memilih partai tertentu dengan tujuan mempengaruhi,"Sambungnya.

Lanjut Samsedi, dari dua pasal dan tiga poin yang diduga dilanggar oleh Zilawati selain terancam pidana, pasal tersebut juga dapat mengancam namanya untuk dicoret dari caleg maupun legislatif.

"Misal kalau memang mereka mengaku kalau itu bukan duit saya (caleg) itu duit PU maka, secara otomatis gugur lah pasal 280 poin j karena tidak menggunakan fasilitas pemerintah, tapi tidak menggugurkan poin lainya,"ungkap Samsedi.

"Dan ketika misalnya kalau ending akhirnya ternyata (caleg itu-red) melanggar pasal sekian ayat sekian, walaupun dia sudah menang dan sudah dilantik bisa dicoret itu. Berat, pokoknya,"tegasnya.

 

 

Penulis: Hendri Rosta
Editor: Hendry Noesae

 

 

 

 

Berita Terkait:

KOMENTAR DISQUS :

Top