Senin, 20 Mei 2019 |
Ekonomi

AMNESTI Menggugah Pemerintah Jadikan Pertambangan Rakyat, Demi Ekonomi Desa Pompa Air dan Bungku

Kamis, 09 Mei 2019 10:52:10 wib

JAMBIDAILY EKONOMI - Aliansi Masyarakat Ekonomi Sejahtera Tanah Air Indonesia (Amnesti) ialah gabungan yang terdiri dari 14 Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Se-Provinsi Jambi, menggugah kebijakan pemerintah agar dapat memberikan ruang dan menjadikan pertambangan rakyat untuk aktivitas pengeboran minyak kepada masyarakat di desa Pompa Air dan Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

Amnesti yang telah dideklarasikan pada 14 April 2019 yang lalu tersebut , berpedoman terhadap:

  1. UUD 1945 yang menyatakan, ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (Pasal 33 Ayat 1); ”Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” (Pasal 33 Ayat 2); ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat 3); dan ”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Pasal 33 Ayat 4);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 9 huruf (1) point C.

Berpedoman pada hal diatas, Amnesti mendukung masyarakat Desa Bungku dan Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, yang selama ini berusaha dalam pertambangan minyak rakyat, dengan ini memohon kepada seluruh pemangku kebijakan di negeri ini;

  1. Melegalisasi kegiatan pertambangan rakyat yang telah mengelola ribuan sumur dan digerakan oleh ribuan rakyat Desa Bungku serta Desa Pompa Air dan warga sekitar Kecamatan Bajubang yang telah banyak memberikan kesejahteraan secara ekonomi bagi penghidupan rakyat diwalayah tersebut;
  2. Mendesak kepada Gubernur Jambi untuk mengeluarkan rekomendasi ditujukan kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia guna menetapkan Desa Bungku dan Desa Pompa Air sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dalam Kegiatan Hulu (Eksploitasi Minyak dan Gas);
  3. Mengajak semua pihak untuk dapat mencari solusi terbaik dan menguntungkan baik untuk rakyat juga untuk pemerintah. 

Kepada jambidaily.com (Kamis, 09/05/2019) Ketua Amnesti Provinsi Jambi Wahyu Suganda, selaku penggerak legalisasi pertambangan rakyat di Provinsi Jambi berharap Pemerintah memberikan ruang kepada pertambangan yang dikelola oleh rakyat yang ada di Provinsi Jambi karena pertambangan-pertambangan yang ada pada dasarnya bisa meningkatkan PAD.

"Memakmurkan ekonomi masyarakat yang ada. Dan dapat membina penambang-penambang yang ada di Jambi saat ini. Amnesti dan berbagai gabungan masyarakat berharap kepada Pemerintah dapat memberi ruang untuk masyarakat dalam kegiatan pertambangan, baik berupa pertambangan minyak maupun pertambangan emas yang ada di Provinsi Jambi ini. Intinya kita berharap kepada pemerintah agar ada bahasa pertambangan rakyat," Ungkap Wahyu.

Kedepan bersama Amnesti, menurut Wahyu upaya awal yang dilakukan dalam hal mendorong Pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat luas ialah dengan cara mengajak pihak-pihak terkait melihat langsung, bagaimana perjuangan masyarakat di bawah mencari makan

“Harapan kita sebenarnya dengan mendeklarasikan Amnesti, kami dapat mengajak semua pihak terkait untuk datang dan dapat meninjau langsung penambangan rakyat yang ada saat ini, tambang rakyat dan bagaimana masyarakat di bawah mereka hanya ingin mencari hidup, ingin makan,” Tegas Wahyu.

Amnesti berpesan kepada pemprov Jambi, pemkab, DPRD bahkan pemerintah pusat aktivitas pertambangan yang berlangsung dapat mengurangi tindak kriminalitas karena terpenuhinya kebutuhan perekonomian masyarakat.

"Selama ini, masyarakat-masyarakat di pelosok sana, mungkin tingkat kriminalitas tinggi karena selama ini kurang diperhatikan oleh Pemerintah, bukankah aktivitas ini dapat mengurangi itu. Coba lihat langsung Bahwa masyarakat yang ada di dalam wilayah pertambangan tersebut merupakan manusia, mereka rela tidur di tenda-tenda di dalam hutan untuk mencari nafkah," Harap Wahyu.

Disinggung terkait adanya wacana kemungkinan inventarisir sumur tua oleh pemprov Jambi dalam hal ini melalui Dinas ESDM provinsi Jambi seperti dikabarkan Harian Pagi JambiOne (Hal 2-3, Edisi/Selasa, 07 Mei 2019) Bertajuk "ESDM Ajukan Inventarisir Sumur Tua" mengabarkan bahwa Hal tersebut diungkapkan oleh Zulfahmi, Kabid Energi Baru Terbarukan dan Tak Terbarukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi Jambi memang ada kemungkinan namun harus sesuai dengan peraturan pemerintah.

"Kita amnesti sangat mendukung kegiatan tersebut agar sumur-sumur tua yang ada dapat  dibuka pengelolaannya secara tepat dan baik," Pungkas Wahyu.

 

 

(Hendry Noesae)

 

 

 

Berita Terkait:
'Angin Segar' Bagi Pengeboran Minyak di Desa Pompa Air dan Bungku, Akan ada Inventarisir Sumur Tua

KOMENTAR DISQUS :

Top