Selasa, 24 September 2019 |
Pendidikan & Teknologi

'Demokrasi Telah Mati' Kampus Unaja Diduga Bungkam Mahasiswa Beraspirasi di Muka Umum

Sabtu, 06 Juli 2019 20:04:04 wib
Foto: Eko Siswono/jambione.com

JAMBIDAILY PENDIDIKAN - Terdengar ganjil dan lumayan miris dugaan terkait apa yang dilakukan oleh Universitas Adiwangsa Jambi (Unaja) terhadap mahasiswa, diduga dengan cara membungkam Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sesuai Undang-undang (UU) Repuiblik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998.

Sudah sangat jelas UU No 9 Tahun 1998, Pasal 1 ayat (1) Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. (3) Unjuk rasa atau demontrasi adalah kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Tampaknya hal tersebut dikangkangi oleh Pihak Kampus, mahasiswa mendapat skorsing terkait aksi mereka "Benar mereka memberikan skorsing kepada mahasiswanya yang menyampaikan aspirasi, Padahal menyampaikan aspirasi dimuka umum itu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang," Tegas Hery, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) atau Unaja Creatif (UC).

Terkait pemberitaan media, bahwa pihak kampus membantah skorsing yang diberikan termasuk Hery karena imbas aksi Mahasiswa Unaja (Kamis, 04/07/2019) yang menyuarakan tuntutan Wakil Rektor II dan Pihak Keuangan dicopot dari jabatannya, namun terkait aksi diluar kampus.

"Iya mereka akan terus membantah setiap tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan sendiri, seperti orang yang sedang ketakutan lalu membuat keputusan. Sampai saat ini belum ada surat itu diterima oleh mahasiswa, tetapi mereka telah memberikan statement ada 7 mahasiswa yang akan di skorsing selama satu tahun," Ujar Hery, kepada jambidaily.com (Sabtu, 06/07/2019).

Menariknya bantahan Kampus Unaja malah menimbulkan pertanyaan lain dan dapat mempertegas bahwa pihak kampus 'mengangkangi' UU No 9 Tahun 1998.

Dikutip dari jambione.com, Badan Pengurus Harian (BPH), Eko Kuswandono mengatakan pihaknya menskors 7 mahasiswa tersebut karena diduga telah memprovokasi massa untuk demo. "Kita sudah menskors mereka," katanya Jumat (5/07/2019).

Eko menegaskan surat skorsing tersebut  dikeluarkan, Kamis (4/7/2019) kemarin pagi. "Sebelum demo dilakukan, Dia (Hery-red) salah satunya," sebutnya.

Ditanya soal dasar apa yang membuat skors 1 tahun tersebut dikeluarkan, dia mengatakan ada aturannya di kampus. "Aturan kampus, karena demo diluar kampus tidak izin ke kampus,"sebutnya

Eko juga menyebut, demo yang dimaksud demo di luar kampus itu yakni demo 22 mei 2019 di KPU Provinsi Jambi. "Demo nya di KPU ketika itu, kita sudah panggil, salah satu dasar skor," Tandasnya

Sebelumnya ramai pemberitaan aksi Mahasiswa Unaja (Kamis, 04/07/2019) yang menyuarakan tuntutan agar Wakil Rektor II dan Pihak Keuangan dicopot dari jabatan, karena dinilai telah merusak nama baik Unaja mengenai kasus dugaan sambungan Ilegal alias pencurian air PDAM Tirta Mayang kota Jambi yang sempat bergulir beberapa waktu yang lalu, juga transparansi Keuangan untuk organisasi tidak jelas termasuk BEM atau UC.

Namun bukan dipenuhi tuntutan, malah kata Presiden Mahasiswa Unaja, Hery mengatakan pihaknya kembali demo lantaran para rekan-rekannya diduga mendapat ancaman seusai demo "Ada sepuluh orang yang diancam melalui orang tuanya karena ikut demo," Katanya, Kamis (4/7/2019).

Dalam aksi kedua ini, Mahasiswa dalam orasinya juga bersuara akan melaporkan kampus Unaja ke Ombusman karena selama ini tidak transparan. Namun audiensi dengan pihak kampus gagal, tuntutan ditolak bahkan rektorat kata Hery, menuding mahasiswa berorasi sebagai provokator, bukan hanya itu dirinya juga menyayangkan sikap kampus yang mengancam akan mengeluarkan mahasiswa terlibat demo.

Laman jambione.com melansir bahwa Wakil Rektor II UNAJA, Ade saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya tidak mengancam orang tua mahasiswa "Kita tidak mengancam melainkan kita membangun komunikasi dengan orang tua mereka. Lantaran komunikasi dengan mahasiswanya sedikit terhambat" Bantahnya.

Pada kesempatan ini, Hery kepada jambidaily.com menyampaikan harapannya mewakili rekan-rekan mahasiswa Unaja agar kampus tidak melancarkan ancaman-ancaman dan memenuhi tuntutan.

"Ya, kita dan temen-teman mahasiswa tetap dengan pendirian kita, kita ingin semua tuntutan kita dipenuhi oleh pihak kampus dan pastinya kita tidak ingin adanya ancaman-ancaman terkait aksi, berupa DO, skorsing atau ancaman pada akademik dan lain-lain, karena kebebasan menyuarakan pendapat di muka umum itu sendiri telah dilindungi oleh undang-undang," Harap Hery.

Sementara itu, Senin (08/07/2019) Hery bersama rekan-rekan mahasiswa Unaja akan melakukan audiensi kepada DPRD Provinsi Jambi terkait peristiwa tersebut.

"kampus smpai saat ini masih kosong dan kami semua akan kembali saat semua tuntutan kami dipenuhi," Pungkas Hery.

 

 

(Hendry Noesae)

KOMENTAR DISQUS :

Top