Kamis, 18 Juli 2019 |
Politik

DPRD Tanjabtim Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Pengantar KUA dan PPAS

Selasa, 09 Juli 2019 19:13:41 wib

JAMBIDAILY MUARA SABAK - DPRD Kabupaten  Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), menggelar sidang rapat Paripurna pandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020, pada Selasa (9/7/2019).

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Tanjabtim, Abdul Gafur tersebut, dihadiri Wakil Bupati Tanjabtim, H. Robby Nahliyansyah, para anggota DPRD Tanjabtim, para Forkopimda, para Kepala OPD serta para tamu undangan yang hadir.

Pada Paripurna teersebut, 5 fraksi DPRD Tanjabtim, yang terdiri dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), fraksi Hanura, fraksi Bulan Bintang Indonesia dan fraksi Karya Demokrasi Nasional (KDN), setuju bahwa Nota Pengantar Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2020, agar dibahas ke tingkat selanjutnya.

Namun ada beberapa catatan, seperti saran maupun pertanyaan dari masing-masing fraksi. Misalnya, fraksi PDI-P yang disampaikan Ermeida Siringi Ringo mempertanyakan berapa target volume yang akan dicapai tahun 2020 terhadap Program Pembangunan dan Pemeliharaan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, penyediaan alat berat untuk PU, jalan lingkungan dan prasarana air bersih.

Selain itu ada pula fraksi yang memberikan saran yang sama. Seperti yang disampaikan Ahmad Fadillah dari fraksi BBI dan Hasnibah dari fraksi KDN. Kedua fraksi itu seyogyanya menyambut baik dengan adanya peningkatan perekonomian di Kecamatan Sadu dengan pembangunan jembatan Nipah - Sadu pada tahun 2020.

Namun kedua fraksi tersebut menyarankan agar pembangunan jembatan Nipah - Sadu tersebut harus dikaji ulang. Sebab menurut fraksi KDN, jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.

"Serta perlunya kepastian dukungan anggaran pembangunan yang tidak hanya membebankan APBD kabupaten secara keselurahan," kata Hasnibah.

Sementara, Ahmad Fadillah meminta pembangunan jembatan Nipah - Sadu dikaji tentang aspek hukum dan penganggarannya, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari."Dan perlu kajian yang dalam dan maksimal terhadap pembangunan jembatan tersebut," ungkapnya.

Selanjutnya, Rapat Paripurna DPRD Tanjabtim akan dilanjutkan pada Rabu 10 Juli 2019 dalam rangka penyampaian tanggapan Bupati Tanjabtim atas pandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2020.

 

Penulis : Hendri Rosta
Editor : Hendry Noesae

KOMENTAR DISQUS :

Top