Jumat, 24 Mei 2019 |
Ekonomi

DPRD Tanjabtim Menolak Jembatan Muara Sabak Dihibahkan ke Provinsi Jambi

Minggu, 10 Maret 2019 19:08:53 wib

JAMBIDAILY TANJABTIM - Persoalan hibah jembatan Muara Sabak masih menuai kontra dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), mereka menolak jika Jembatan Muara Sabak (JMS) yang merupakan Ikon Kabupaten Tanjabtim diserahkan ke Provinsi Jambi.

Ketua DPRD Tanjabtim, M. Aris dikonfirmasi menyayangkan kebijakan Pemkab Tanjabtim menghibahkan jembatan Muara Sabak kepada Pemprov Jambi. Menurutnya hal itu bukanlah langkah yang tepat dalam menyelesaikan suatu masalah.

"Saya tidak biso berkomentar terlalu banyak karena sampai saat ini saya tidak tahu kalau jembatan itu akan dihibahkan ke provinsi, tapi yang jelas sangat kita sayangkan kalau jembatan yang menjadi ikon kita itu dihibahkan dan saya juga tidak setuju,"kata politisi dari PAN ini kepada jambidaily.com.

Sebelumnya penolakan itu juga disampaikan Wakil Ketua I DPRD Tanjabtim, Markhaban yang menyayangkan, langkah Pemkab Tanjabtim menyerahkan aset jembatan Muara Sabak yang merupakan ikon Kabupaten Tanjabtim kepada Pemerintah Provinsi menurutnya, bukanlah keputusan yang tepat.

"Ya kalau saya sebagai salah seorang utusan rakyat ya tentunya sangat menyayangkan jika jembatan yang merupakan ikon kita diserahkan ke provinsi. Maka kita minta kepada Pemerintah Kabupaten Tanjabtim tentunya bisa memberikan alasan yang pasti,"ucapnya.

Hal sama dikatakan Wakil Ketua II DPRD Tanjabtim, Abdul Gafur yang turut menolak jika jembatan muarasabak dihibahkan ke Pemerintah Provinsi Jambi. Menurutya, Pemkab Tanjabtim terlalu cepat mengambil keputusan sebab ia menilai saat ini beban provinsi terlalu berat untuk membangun infrastruktur yang ada.

"Kalau saya berfikir terlalu dini kita menyerahkan aset jembatan JMS ke Pemrov Jambi. Karena hari ini saya menilai terlalu berat beban provinsi untuk membangun khususnya di infrastruktur jalan,"kata Gafur.

Harusnya lanjut Gafur, Pemkab Tanjabtim berkoordinasi dengan Pemprov Jambi mencari solusi mengenai perbaikan jembatan setelah ditabrak tug boat beberapa tahun lalu, bukan malah sebaliknya menyerahkan nya ke provinsi.

Arie Suryanto salah seorang pengamat kebijakan publik juga berpendapat, rencana Pemkab Tanjabtim menyerahkan aset Jembatan Muara Sabak kepada Pemprov Jambi dinilai keputusan yang sangat keliru.

"Dan saya adalah orang yang pertama kali yang akan menolak jika benar jembatan tersebut di serahkan ke Pemrov Jambi,"tuturnya.

Penolakannya tersebut, berdasarkan pertimbangan sejarah awal bahwa dana yang digunakan dalam pembangunan jembatan merupakan anggaran ABPD murni Kabupaten Tanjabtim, tidak ada campur tangan atau bantuan dana dari Pemprov Jambi.

Sehingga lanjutnya, JMS yang merupakan Ikon Kabupaten Tanjabtim perlu dipertahankan sebab, bagaimana pun juga JMS adalah bukti sejarah yang harus dijaga bersama.

"Kita harus menghormati kerja keras Drs. H. Abdullah Hich dalam membuka keterisolasian daerah-daerah yang ada di Kabupaten Tanjabtim terutama untuk wilayah Sadu, Berbak Nipah Panjang dan Rantau Rasau,"paparnya.

Ia menuturkan, justru dengan diserahkanya JMS dikhawatirkan akan lebih memperparah kondisi jembatan tersebut. Pasalnya, setelah ditabrak tongkang CPO terjadi pergeseran dibadan jembatan. Bahkan menurutnya Pemkab Tanjabtim justru kalah di dalam persidangan. 

"Terlebih lagi dengan adanya kerusakan pergeseran jembatan akibat tertabrak oleh tongkang CPO, dimana Pemkab Tanjabtim selaku penggugat justru kalah di pengadilan, aneh bukan,"sebutnya.

Jika JMS diserahkan, ia tidak yakin Pemprov Jambi mampu melakukan pemeliharaan apalagi perbaikan, karena melihat kondisi ruas jalan yang ada di Kabupaten Tanjabtim dan menjadi kewenangan Pemprov Jambi, justru tidak ada perubahan terhadap peningkatan kualitas jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Sabak Timur sampai Kecamatan Rantau Rasau sepanjang 34 KM.

"Kita ingin mempertanyakan siapa yang punya ide untuk menyerahkan jembatan tersebut dan apa alasannya, disini justru saya merasa khawatir, penyerahan jembatan tersebut nantinya akan membuat Dinas PU Kabupaten Tanjabtim untuk lepas tanggung jawab, karena bukan menjadi kewenangan mereka,"pungkasnya.

Anehnya, Pemkab Tanjabtim sampai saat ini belum memberitahukan ke DPRD terkait alasan penghibahan jembatan tersebut, seharusnya berdasarkan peraturan mengenai pengelolaan aset daerah, aset diatas 5 milyar jika akan dihibahkan harus mendapat persetujuan dari DPRD terlebih dahulu.

Diketahui, Pemkab Tanjabtim telah menyurati Pemrov Jambi untuk menghibahkan aset Jembatan Muarasabak sejak 22 Oktober 2018 lalu.

"Surat tersebut telah diajukan sejak tahun lalu, tepatnya 22 Oktober 2018,"beber Kepala Bidang Administrasi dan Pengolahan Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjabtim, Hartono.

 

Penulis: Hendri Rosta
Editor: Hendry Noesae

 

 

 

 

 

Berita Terkait:

KOMENTAR DISQUS :

Top