Rabu, 11 Desember 2019 |
Hukum

Gelar Pertemuan Tertutup, Ini Peringatan Tegas Wabup Sarolangun Pada Perusahaan Batu Bara

Selasa, 07 Mei 2019 20:47:37 wib

JAMBIDAILY SAROLANGUN - Pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar rapat tertutup bersama para pimpinan 10 perusahaan tambang batu bara yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten Sarolangun, di Aula Utama Kantor Bupati Sarolangun, Selasa (7/05/2019).

“Iya kita duduk bersama dengan para pimpinan perusahaan, membahas komitmen tentang pengolahan limbah, yang hadir hari ini direktur langsung supaya lebih kuat,” kata Wabup H Hillalatil Badri saat diwawancarai usai rapat tersebut.

Wabup Hillal secara rinci bahwa hasil pertemuan tersebut disepakati 11 poin yang ditandatangani oleh para direktur dan perwakilannya yakni Direktur Utama PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, Kuasa Direktur PT Minimex Indonesia, Direktur PT Jambi Prima Coal, Direktur PT Marlin Serantau Alam, Direktur PT Karya Bumi Baratama, Kuasa Direktur PT Wahana Surya Abadi, Kuasa Direktur PT Surya Global Makmur, Kuasa Direktur PT Sarolangun Prima Coal dan Direktur PT Dinar Kalimantan Coal.

Adapun isi poin kesepakatan yang ditandatangani itu yakni: 

  • Persoalan CSR akan dilaksanakan secara terpadu melalui forum CSR pemerintah kabupaten Sarolangun, bagi perusahaan yang belum mempunyai Amdal lalin segera mengurus ke Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun, melaporkan kegiatan dan aktivitas pertambangan setiap 3 bulan sekali secara berkala kepada pemerintah Kabupaten Sarolangun.
  • Setiap Take Over kepemilikan saham dan perubahan penanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan agar dilaporkan ke pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun.
  • Untuk angkutan batu bara yang dilaksanakan agar dilaporkan kepada dinas perhubungan, setiap perusahaan yang belum mempunyai izin TPS LB3 dan izin limbah cair segera diurus ke Dinas Lingkungan Hidup setempat dengan tenggang pengurusan izin selama tiga bulan paling lama.
  • Setiap perusahaan wajib melakukan kegiatan reklamasi dan menyampaikan progres reklamasi setiap tahunnya dilaporkan kepada Bupati Sarolangun. 
  • Setiap perusahaan wajib mentaati apa yang berlaku dalam Amdal, UKL-UPL dan menyampaikan laporan RKL-RPL setiap enam bulan sekali.
  • Setiap limbah batu bara yang tertumpuk/terbuang di pinggir jalan menjadi tanggung jawab transporter dari pihak perusahaan yang berada di Kabupaten Sarolangun, sebelum dilakulan pembahasan RKAB di provinsi diminta untuk berkoordinasi dahulu dengan pemerintah daerah Sarolangun.
  • Dan untuk dinas lingkungan hidup dilakukan investigasi ke perusahaan-perusahaan terkait pengelolaan dan perizinan lingkungannya.

“Apabila perjanjian dan kesepakatan bersama yang tertuang dalam tulisan tersebut dan ditandatangani bersama tidak disepakati atau masih juga dilanggar tanggung resiko sendiri dan akan kami tindak tegas dan kami stop perusaaan itu beroperasi sementara,” tegasnya.

Di tempat yang sama Deshendri SH, Kadis LH Sarolangun saat diwawancarai oleh sejumlah awak media mengatakan bahwa pemanggilan perusahaan tambang tersebut merupakan bagian dari pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas dan pelaporan administrasi perusahaan.

“Disamping menyepakati perjanjian, tentu ini juga bagian dari kewajiban kami melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja pihak perusahaan terutama persoalan lingkungan,” kata Deshendri.

Dia juga menegaskan pemanggilan ini berdasarkan hasil temuan dilapangan yang memang masih ditemukan perusahaan kurang peduli limbah, hanya saja tidak disebutkan secara rinci.

Hadir juga dalam acara pertemuan itu, Asisten 1 Arif Ampera, Asisten 2 Ir Dedi Hendri, Kadis LH Deshendri SH, Kadis Perhubungan Endang Abdul Naser, Dandim Sarko Letkol Kav Royat Happy Arianto dan Kasat Reskrim Polres Sarolangun.

 


(Lukman Hakim)

KOMENTAR DISQUS :

Top