Selasa, 12 November 2019 |
Nasional

Inilah 10 Pedoman Dewan Pers untuk Pemberitaan di Media yang Ramah Anak

Senin, 25 Februari 2019 12:05:20 wib
ilustrasi/Foto: jp-news.id

JAMBIDAILY NASIONAL - Atas telah diberlakukannya Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dewan pers mengeluarkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA), sebagai berikut:

Pertama
Wartawan Indonesia harus merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.

Kedua
Wartawan Indonesia memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis.

Ketiga
Wartawan Indonesia tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orang tua dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik, dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.

Keempat
Wartawan Indonesia dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual identitas atau asosiasi identitas anak.

Kelima
Wartawan Indonesia dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian, mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan.

Keenam
Wartawan lndonesia tidak menggali informasi dan tidak memberitakan anak yang masih dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Ketujuh
Khusus tentang berita terkait anak sebagai korban kejahatan yang kemudian diketahui pelakunya ada hubungan kekeluargaan/kekerabatan, wartawan Indonesia segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkapkan.

Kedelapan
Dalam hal berita anak hilang, kemudian diketahui menjadi korban tindak kejahatan, maka dalam pemberitaan berikutnya, segala identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapuskan.

Kesembilan
Perusahaan pers segera menghapus dan mencabut pemberitaan sesuai ketentuan pada butir ketujuh dan kedelapan.

Kesepuluh
Organisasi pers ikut mendorong pelaksanaan pedoman ini melalui berbagai kegiatan seperti diseminasi dan pelatihan.

Untuk lebih lengkap Silahkan lihat di Link ini: Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)


Referensi: Berbagai Sumber

 

(Hendry Noesae)

KOMENTAR DISQUS :

Top