Jumat, 03 April 2020 |
Pendidikan & Teknologi

Kepala BNN Minta Dukungan Menko PMK Terkait Rehabilitasi

Kamis, 16 Januari 2020 06:33:17 wib

JAMBIDAILY JAKARTA - Penanganan masalah narkotika bukan hanya masalah pemberantasan atau pemutusan suplai narkotika yang masuk ke Indonesia saja, namun yang tak kalah penting adalah masalah pengurangan permintaan (demand reduction). Salah satu langkah pengurangan permintaan adalah melalui upaya rehabilitasi para pecandu narkotika.

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara Kepala BNN Drs. Heru Winarko dan Menko PMK Prof. Muhadjir Effendy di ruang rapat Kantor Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Jakarta pada Selasa (14/01). Pada kesempatan itu Kepala BNN didampingi oleh Deputi Rehabilitasi, Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Hukum dan Kerjasama serta Kepala Biro Humas dan Protokol BNN RI. 

Kepala BNN juga menyampaikan permasalahan di daerah terkait pengalih fungsian tempat-tempat rehabilitasi milik Dinas Sosial. Hal tersebut dapat terjadi terkait kebijakan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Dinas Sosial tidak memiliki wewenang dalam urusan rehabilitasi, karena hal tersebut merupakan domain pusat termasuk pembiayaannya.

Solusi terhadap masalah tersebut menurut Heru dapat dilakukan salah satunya melalui dukungan dari Menko PMK untuk membuat undang-undang baru atau membuat kebijakan agar dinas-dinas sosial yang berada di daerah dapat melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Dengan demikian tempat rehabilitasi milik Dinas Sosial dapat difungsikan kembali.

Lebih jauh Heru mengungkapkan permasalahan tempat rehabilitasi menjadi lebih kompleks ketika penerapan pasal 127 undang-undang nomor 35 tentang narkotika, tentang pelaksanaan rehabilitasi dilakukan. "Kami pernah mengadakan pertemuan untuk persamaan persepsi dengan para penegak hukum tentang penerapan pasal 127, disitu kami menemukan kendala ketika pasal 127 diterapkan, para pecandu mau direhabilitasi dimana, sedangkan tempat rehabilitasi milik BNN terbatas", ungkap Heru. Oleh karena itu Heru berharap panti-panti rehabilitasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial dapat dimanfaatkan, dengan standar yang telah ditetapkan.

Secara tegas setelah melihat kondisi tersebut,  Muhadjir akan menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh Kepala BNN RI. "Pada prinsipnya kami akan mendukung penuh dan akan menindaklanjuti apa yang menjadi permasalahan tersebut", kata Muhadjir yang pernah menjadi menteri Pendidikan pada periode pertama presiden Joko Widodo. 

 

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN
#bersinar

KOMENTAR DISQUS :

Top