Senin, 14 Oktober 2019 |
Hukum

Masalah Kenaikan Tarif PDAM, Warga Kota Jambi Uji Materiil Perwal di Mahkamah Agung

Jumat, 29 Maret 2019 19:15:56 wib

JAMBIDAILY HUKUM - Sejak diberlakukan pada September 2018 lalu,  Peraturan Walikota Jambi No 45 Tahun 2018 Tentang Besaran Tarif Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Mayang Kota Jambi terus menimbulkan polemik ditengah-tengah masyarakat. 

Pasalnya tarif yang semula tertera pada Perwal No 20 Tahun 2010 mendadak naik 100% hingga 200% dan adanya pemberlakuan minimum charge. Hal tersebut menimbulkan banyaknya protes dari berbagai kalangan masyarakatkarena dinilai sangat memberatkan pelanggan. 

Selain itu, naiknya tarif PDAM tersebut tidak sesuai dengan hirarki perundang-undangan dan juga dinilai bertentangan dengan Permendagri No 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dan peraturan lainnya.

Berbagai elemen masyarakat pun melakukan sejumlah protes atas kebijakan tersebut, mulai dari aksi demonstrasi, gugatan class action hingga PMH di Pengadilan Negeri Jambi.

M. Rusydanul Anam bersama Yandrik Ershad pada hari ini kamis (28/03/19) resmi mendaftarkan permohonan uji materiil Peraturan Walikota Jambi No 45 Tahun 2018 tersebut di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mereka adalah warga Kota Jambi yang mempunyai legal standing, dan berinisiatif untuk menyelesaikan polemik tersebut hingga tuntas dimana harapan mereka dan khususnya masyarakat kota Jambi Pelanggan PDAM Tirta Mayang Tirta Mayang Kota Jambi dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung dapat mengabulkan permohonan uji Materiil hingga Perwal tentang tarif PDAM  tersebut dicabut dan dibatalkan.

"Kita ingin Perwal yang satu ini benar-benar tuntas penyelesaiannya. Kami hormati dan apresiasi rekan-rekan masyarakat lainnya yang telah melakukan upaya Class Action maupun gugatan PMH terhadap Perwal Tarif PDAM ini. Namun saya menilai langkah tersebut belumlah cukup. 

Perwal ini harus benar-benar dicabut dan dibatalkan karena selain tarifnya selangit, mengangkangi Permendagri No 71 Tahun 2016 dan peraturan lain Perwal ini juga kami temukan cacat dibanyak sisi. Sehingga kami simpulkan Perwal ini cacat dan harus dicabut dandibatalkan. Makanya kami Lakukan permohonan uji materiil Perwal No 45 Tahun 2018 tersebut.” Ucap M.Rusydanul anam.

"Dampaknya sudah sangat terasa ditengah-tengah masyarakat kota Jambi, Kami ingin kembalikan ke Tarif lama. Kalau nantinya ada peraturan terbaru harus mengacu pada Hirarki perundang-undangan, Tarif yang sewajarnya dan Hilangkan Minimum Charge. Lebih lengkapnya, poin-poinnya sudah kami tuliskan pada berkas gugatan. Secara umum ya begitu" Pungkas Yandrik.

Yandrik juga menyinggung adanya sikap PDAM yang menjadikan pelanggan masyarakat berpengahasilan rendah menjadi pelanggan reguler. “Ada surat dari PDAM yang mewajibkan MBR untuk jadi pelanggan reguler, MBR itu kan ada aturan yang mengaturnya” TambahYandrik.

“Paling fatal adalah Pada Perwal Kota Jambi Nomor 45 tahun 2018 pada MENGINGAT sebagai dasar hukum penerbitan Perwal Kota Jambi Nomor 45 Tahun 2018 tersebut dalam angka 8 masih menggunakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2005  sedangkandalam PERDA Nomor 12 tahun 2015 dalam Pasal 88 ayat (3) disebutkan bahwa "Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka Perda nomor 5 tahun 1990 dan Perda Nomor 11 tahun 2005 tentang Pedoman Penetapan Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku" tambahM.Rusydanul Anam.

Perlu diketahui dalam riwayatnya, M.Rusydanul Anam dan Yandrik Ershad serta kawan kawannya pernah berhasil dalam permohonan hak uji materiil ke Mahkamah Agung pada tahun lalu untuk mencabut dan membatalkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 25 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM 62 tahun 2016.

“Bagi bapak ibu saudara saudari semua yang mempunyai legal standing sebagai pelanggan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi yang ingin ikut mendukung Hak Uji Materiil dengan harapandicabut dan dibatalkannya perwal 45/2018 tentang tarif PDAM ini, silahkan hubungi nomor whatsapp 08117448128 nanti akan dikirimkan petunjuk dukungan.

"Seluruh dukungan tersebut akan kami antarkan dan kami serahkan juga ke Mahkamah Agung sebagai lampiran dukungan mendampingi permohonan uji materiil yang telah dimasukkan" tutup yandrik. (*Rilis)

KOMENTAR DISQUS :

Top