Rabu, 23 Oktober 2019 |
Nasional

Masih Membara, Kepala BRG 'Lawan Api' di Kabupaten Muaro Jambi dan Kunjungi Tanjabtim

Kamis, 08 Agustus 2019 01:21:24 wib

JAMBIDAILY NASIONAL - Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia, Nazir Foead, datang ke Jambi untuk melihat langsung dan 'melawan api' letak Titik Api yang ternyata masih terus membara, berada di Desa Sipin Teluk Duren, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi (Rabu, 07/08/2019).

Di Lokasi jambidaily.com masih menyaksikan api yang terus membara, Asap tebal mengepul dari lahan gambut diperkirakan memiliki ketebalan 5 Meter yang terbakar, menyengat dipenciuaman dan menyebabkan perih di mata. Suara-suara kecil terbakarnya gambut juga kentara terdengar saat berada pada jarak dekat.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala BRG Nazir Foead langsung turut bersama Satuan Petugas menyirami dan membasahi lahan gambut milik masyarakat menggunakan mesin air menyemprot titik api dan juga yang masih terlihat asap. Menariknya saat setelah disiram walaupun awalnya tidak ada api, namun asap terus mengepul dan api kembali menyala saat angin bertiup kencang

"Kalau sekarang memang kita, dari laporan kawan-kawan yang sudah 10 hari disini. Mereka masih fokus menggunakan air di sekat ini untuk membasahi 200 meter, kalau kemudian itu sudah aman dan lebih ke dalam lagi maka harus membuat sumber air baru. Kita siram disini aman, tapi tempat lain kadang belum, terus terang sebenarnya bukan lahan kerja prioritas BRG. Namun karena terjadi kebakaran, kawasan ini akan menjadi lahan prioritas tahun depan. Kita tahun ini membantu membasahi. Ini 'Emergency' kita padamin dulu nanti untuk tahun depan, BRG membuat program memulihkan tata gambutnya untuk membasahi seperti Sumur Bor," Terang Nazir Foead, kepada awak media.

Sementara saat disinggung terkait pendanaan bencana atas peristiwa Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Jambi, saat ini semua ada di kewenangan Kementerian Keuangan dan bisa digunakan BNPB setelah ada status bencana darurat

"Secara keuangan negara, ini penuhkan dana darurat bencana itu ada di Kementerian keuangan. Nah, BNPB bisa menggunakannya setelah ada status bencana darurat atau siaga darurat, barulah bisa dikeluarkan. Saat ini status di Jambi sudah siaga darurat, Jambi ditetapkan 23 Juli 2019 baru sekitar 11 hari. Tentu pemerintah daerah dan pusat sangat membantu kalau lahan masyarakat yang terbakar, kalau lahan konsesi itu tanggung jawab konsesi. Namun biasanya pihak konsesi juga membantu saat lahan masyarakat terbakar," Tuturnya.

"Sangat jelas perintah Pak Presiden, jangan ada lagi asap yang merugikan masyarakat kita dan negara tetangga jadi harus segera dikendalikan. Pertama perintahnya adalah pencegahan, berupa salahh satunya patroli terpadu, Kedua deteksi dini dan respon cepat pemadaman, BRG diminta untuk penataan tata kelola gambut secara bertanggung jawab dan benar, Ketiga penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu," Pungkasnya menambahkan.

Sekat Kanal Mengering

Sebelum melihat langsung kondisi Desa Sipin Teluk Duren, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, yang terlihat api masih terus membara. Kepala BRG, Nazir Foead beserta rombongan meninjau hasil pembuatan sumur bor di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sekat-sekat kanal yang telah dipersiapkan terlihat mengering, aliran-aliran hanya menyisakan saluran kosong tanpa air efek dari musim kemarau. Akses menuju titik lokasi melintasi pemandangan hampir sebagian besar tanaman-tanaman yang tumbuh mengering dan hawa panas terasa turut menyengat berasal dari gambut saat dilalui.

Sesampainya di lokasi terlihat sisa kebakaran dari lahan yang tidak lagi mengeluarkan asap, namun pembasahan tetap dilakukan agar kondisi gambut dengan perkiraan kedalaman 7 Meter tersebut terjaga kelembapannya, melalui sumur bor antisipasi sekat kanal yang mengering di Desa Catur Rahayu ada 50 Sumur bor tahun 2019 dan 190 sumur bor tahun 2018.

"Gubernur setuju bersama kita membangun sekat kanal dan sumur bor, itu oleh masyarakat tidak melalui pihak ketiga. Ini bagus selain menjaga Karhutla juga mendorong kita di desa menjadi pelaksana, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Jambi baik karena dari pelaporan BPK temuannya sangat kecil, pelaksanaannya bagus. Perlu kita banggakan bersama, harapan kita kedepan lebih banyak lagi program semacam ini bisa diterapkan. Di Desa Catur Rahayu tahun ini ada 50 sumur bor dan tahun lalu 190 sumur bor," Jelasnya.

Kepala BRG, Nazir Foead lebih lanjut berharap sumur bor ketika tidak digunakan saat memadamkan Karhutla dan membasahi lahan gambut juga dapat digunakan serta dimanfaatkan sehingga memberikan efek pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. "Tentunya ini bisa dimanfaatkan untuk bertani, efeknya bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," Ungkap Kepala BRG, Nazir Foead.

Sementara itu, Asisten II Setda Tanjabtim Agus Sadikin, yang turut mendampingi Kepala BRG dan rombongan menuturkan bahwa koordinasi yang baik diharapkan juga adanya musyawarah secara terus menerus antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan BRG

"Kami melihat ada upaya-upaya untuk mencegah kebakaran lahan gambut tentunya kami berterima kasih atas bantuan BRG untuk alat mesin dan pemadaman ini. Tentunya kedepan kita masih mengharapkan lagi yang penting kita selalu berkoordinasi, saya berharap dapat selalu urung rembuk apa-apa yang perlu kita tangani secara bersama, mana yang bisa lewat kabupaten mana yang meminta bantuan BRG memang ini perlu kita bicarakan. Jangan nanti ada karhutla kita tidak bisa antisipasi, karena tahun 2015 terus terang kami termasuk kewalahan dan daerah yang karhutla salah satunya kabupaten Tanjabtim," Imbuh Agus Sadikin.

"Mudah-mudahan setelah itu kita dapat antisipasi dari awal agar peristiwa tahun 2015 tidak terjadi lagi, walaupun tetap harus. Jangkauan kita ini banyak, ada di Dendang, Rantau Rasau sebagian ada juga di Sabak Timur dan Sabak Barat, Ini kita bersama-sama meskipun personel terbatas, Manggala Agni terbatas dan BPBD terbatas," Pungkasnya, menutup pembicaraan.

Tentang Badan Restorasi Gambut 

Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia (BRG) adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. BRG dibentuk pada 6 Januari 2016, melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut.

BRG bekerja secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh untuk mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak terutama akibat kebakaran dan pengeringan dengan daerah kerja adalah Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua. 

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi situs Badan Restorasi Gambut di brg.go.id

 

(Hendry Noesae)

KOMENTAR DISQUS :

Top