Selasa, 23 Juli 2019 |
Jurnal Publik

Menantang Laut dan Kerinduan, TNI Membangun Dusun Sungai Ayam 'Negeri Rawa di Ujung Jabung'

Selasa, 06 November 2018 20:46:40 wib

JAMBIDAILY JURNAL - Minggu (28/10/2018) Siang, jambidaily.com menjadi salah satu rombongan bersama beberapa awak media asal Jambi untuk melihat secara langsung kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Di provinsi Jambi, yaitu  Dusun Sungai Ayam Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berada dalam wilayah Komando Distrik Militer (Kodim) 0419/Tanjab. 

Perjalanan darat menggunakan roda empat dari kota Jambi ditempuh dengan waktu lebih kurang 3 Jam menuju lokasi, sesampainya rombongan awak media di kawasan perkantoran kecamatan Mendahara, perjalanan dilanjutkan ke Dermaga Unit Pelabuhan Pembantu (UPP) Kuala Mendahara dengan kendaraan roda dua karena jalur padatnya penduduk yang tidak bisa dilintasi oleh roda empat.

Di Dermaga UPP rombongan disambut langsung oleh Letkol M Arry Yudistira, Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0419/Tanjab yang sedang menyaksikan kegiatan ‘Mendahara Got Talent’ sebagai bentuk program nonfisik dari TMMD bekerjama dengan Karang Taruna serta pihak kecamatan dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda ke-90.

Singkat cerita rombongan bermalam di Dermaga tersebut memanfaatkan ruang-ruang bangunan gedung yang belum dioperasionalkan secara resmi. Dekatnya Dandim dan menyatunya seorang TNI dengan rakyat tergambar nyata, Dandim makan bersama bahkan tidur diruangan yang sama dengan para rombongan awak media.

Keesokan harinya, rombongan awak media bersama Danramil Muara Sabak Kapten Inf Sartono, Pasi Intel Dim 0419/Tanjab Kapten Inf Suseno, Perwira Staf Ter Dim 0419/Tanjab serta sejumlah Personel Kodim 0419/Tanjab menuju lokasi menggunakan perahu tradisional yang biasa disebut warga setempat Pompong. 

Dusun Sungai Ayam, merupakan Kampung yang menjadi menjadi titik lokasi mengingat minimnya akses, baik infrastruktur jalan, air bersih dan rumah-rumah yang tak layak huni. Jalan contohnya menjadi hal vital bagi warga dusun Sungai Ayam. Akses jalan mampu meningkatkan pergerakan ekonomi 72 kepala keluarga dengan sekitar 500 jiwa yang bernaung disana.

"TMMD ini akan berlangsung sejak tanggal 15 Oktober sampai dengan 13 Nopember 2018, program-program yang kita jalankan disamping sasaran kegiatan berbentuk Kegiatan Fisik pembukaan badan jalan dari Dusun Sungai Ayam menuju Desa Sinar Kalimantan dengan perkiraan sepanjang 2.550 Meter. Pembukaan Jalan ini diharapkan nantinya memudahkan akses darat menuju ibu kota Kecamatan Mendahara," Jelas Letkol M Arry Yudistira, Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0419/Tanjab.

Lalu dia menjelaskan TMMD adalah salah satu wujud operasi Bhakti TNI, merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan lembaga Pemerintah non departemen, Pemda serta komponen bangsa lainnya. Dilaksanakan secara terintegrasi bersama masyarakat, guna meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah pedesaan. Khususnya daerah yang tergolong tertinggal, terisolasi, perbatasan dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena dampak akibat bencana.

Tetapi bukanlah selesai dan terbangunnya infrastruktur dalam perencanaan yang menjadi tolak ukur dalam melihat keberhasilan TMMD, "Yang paling utama dan terpenting adalah Kedekatan TNI dengan Masyarakat, eratnya ikatan kami dengan masyarakat, itulah tolak ukur pertama dalam TMMD ini kemudian barulah program yang dikerjakan," Urai Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0419/Tanjab Letkol Inf M Arry Yudistira.

Camat Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Abdul Rozak S.Stp berkata “Ini karena seluruh kegiatan yang dilaksanakan sangat bernilai positif guna mengubah pemikiran masyarakat. Semoga dengan kegiatan TMMD ini TNI bisa sebagai motivator yang memberikan motivasi kepada masyarakat untuk lebih mampu berperan aktif lagi dalam kegiatan pembangunan,” Kata Camat Mendahara.

 

Menantang Laut menuju Dusun Sungai Ayam
Dusun Sungai Ayam di desa Pangkal Duri berpenduduk 72 Kepala Keluarga berkisar 500 Jiwa adalah wilayah diujung Tanjung Jabung Timur, yang berbatasan dengan kabupaten Tanjung Jabung Barat dan berhadapan dengan lautan, sehingga sungai ayam dijangkau melalui jalur laut untuk bepergian ke Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten menggunakan transportasi perahu tradisional yaitu pompong. Jarak tidak jauh berputar jika adanya akses jalan sehingga hanya menyeberang dengan waktu lebih kurang 15 menit. 

Desa Pangkal Duri adalah sebuah desa kecil yang terletak di bagian barat kabupaten Tanjung Jabung Timur provinsi Jambi, adalah desa terakhir setelah mendahara, berbatasan langsung dengan desa sungai dualap Tanjab Barat, dan dipisahkan oleh sungai yang membentang diantara Kabupaten Tanjung Jabung Barat & Tanjung Jabung Timur.

Pangkal Duri berpenduduk sekitar 3000 kepala keluarga, serta wilayah yang cukup luas, membuat Pangkal Duri terbagi jadi 2 bagian, yaitu Pangkal Duri Hulu (atau yang biasa disebut pasar parit 6) dan Pangkal Duri Hilir (yang biasa disebut parit 2). Dengan area daratan yang tersedia, membuat masyarakat Pangkal Duri mayoritas bermata pencarian sebagai tani (kelapa,pinang,kopi dll). Namun, ada sebagian masyarakat yang bermata pencarian dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar yang ada, seperti nelayan, pembuat tikar dari pandan, atap dan lain sebagainya.

Terletak di daerah perbatasan kabupaten, menyisakan cerita tersendiri bagi masyarakat desa Pangkal Duri. Selain jangkawan jauh menuju Kabupaten, juga sulit bagi masyarakat untuk bepergian ke daerah lain atau kota. Sarana transportasi yang tersedia cuma melalui perairan dan ironisnya air yang pasang surut sering kali menjadi kendala bagi masyarakat sekitar untuk melakukan aktifitas kegiatan/bepergian.

Untuk mengejar target proyek fisik TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke 103 Kodim 0419/Tanjab datangkan material yang diangkut menggunakan perahu karena lokasi sasaran TMMD sulit dijangkau lewat darat di Sungai Ayam wilayah Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjab Timur.

Pasiter Kodim 0419/Tanjab Kapten Inf Zulkarnaen mengatakan, Pengangkutan material ke tempat sasaran berupa papan dan kayu untuk bangunan rehab rumah warga menjadi lebih mudah. Material yang dibawa dengan jarak tempuh yang cukup jauh, dengan adanya perahu yang dimiliki oleh warga maka dapat mempercepat pengerjaan tersebut. “Droping material akan terus dilakukan sampai kebutuhan rehab rumah warga tercukupi," tuturnya.

Untuk meyakinkan perahu material datang ke lokasi TMMD pengawalan pun dilakukan oleh warga dan anggota satgas, untuk memastikan sampainya material untuk kegiatan fisik Program TMMD Reguler salah satunya adalah rehab Rumah tidak layak huni di Dusun Sungai Ayam Desa Pangkal Duri dengan adanya pengawalan ini. Hadikin selaku Kepala Desa meyakinkan bahwa, “Jika ada kerusakan perahu yang mengangkut material ke lokasi TMMD akan segera diketahui dan ditindaklanjuti untuk penanganan selanjutnya agar secepatnya bisa sampai ke tempat lokasi TMMD Reguler di Desa kami," tutupnya.

Kerinduan Terhalang Jarak dan Sulitnya Signal di Dusun Sungai Ayam
Dusun Sungai Ayam memiliki cerita tersendiri jika anda menginjakkan kaki disana, kampung terpencil ini juga sulit jaringan telekomunikasi atau signal untuk berkomunikasi keluar. Siang hari akan terasa sangat parah untuk menemukan signal jika merujuk dari bincang-bincang ringan bersama warga disana, sementara saat malam hari bisa menemukan signal lebih baik.

“Mungkin jika cuaca lagi bagus di malam hari signal lumayan untuk bisa berkomunikasi, itupun di titik tertentu tidak di semua wilayah. Lumayan jauh menuju ke hutan sana untuk mencari signal,” Ujar Kepala Dusun, H Hasan Basri sambil tertawa kepada jambidaily.com, saat berkunjung bersama Kodim 0419/Tanjab.

Beberapa rumah warga tampak tiang-tiang tinggi hampir mirip layaknya Antena Televisi (TV), namun ada perbedaan yang unik, yaitu dibagian depan Antena menghadap arah timur laut tersebut terdapat ‘Tutup Panci atau periuk memasak’. Kabel terpasang hingga kebawah bagian depan rumah lalu terdapat tempat kecil sebagai wadah untuk meletakkan telepon genggam. “Itu bukan antena TV, tapi untuk bisa mendapat signal. Wadah dibawah itu bisa meletakkan telepon genggam,” Ujar Kepala Dusun. 

Guru pengajar mewakili Nuraidah S.Pd, Kepala SD Negeri 64 Dusun Sungai Ayam Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampaikan keluhannya alias Curhat kepada Dandim 0419/Tanjab sekaligus sebagai Dansatgas TMMD Kodim 0419/Tanjab Letkol Inf M. Arry Yudistira.

"Kami disini sulit untuk penginputan data anak-anak yang dikirim secara online, karena signal sangat sulit. Sehingga kami harus ke Kuala Tungkal kabupaten Tanjung Jabung Barat. Barulah disana kami bisa," Keluhnya.

Maka sangat jelas tergambar selain jarak, para personil satgas yang berada di lokasi TMMD ini juga berhadapan dengan sulitnya untuk berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat walau hanya sesaat melepas kerinduan, hingga usainya TMMD.

Karena Apa,? Dandim 0419/Tanjab selaku Dansatgas TMMD reg ke-103 Letkol Inf M.Arry Yudistira S.IP, M.I.Pol mengatakan, bahwa Satgas TNI selama 30 hari pelaksanaan TMMD bukan tidur di tenda-tenda melainkan tidur di rumah-rumah masyarakat.

“TNI itu harus benar-benar menyatu dengan masyarakat, untuk menjaga kekompakan, kebersamaan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat juga sebagai sarana komunikasi dalam kegiatan operasi TMMD Reg ke-103,” katanya.

“Dalam kesehariannya anggota Satgas yang tinggal di rumah warga juga ikut berbaur dengan tuan rumah baik makan pagi,siang dan malam,” Ungkap Dandim menambahkan.

 

Dusun Sungai Ayam 'Negeri Rawa di Ujung Jabung'  
Struktur tanah yang dihadapi bukanlah perkara mudah, mengingat lokasi berlumpur, lalu lahan rawa dan gambut tersebut juga selalu tergenang air alias basah. Hal itu tentu menjadi tantangan dalam mensukseskan Agenda utama dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) KE-103 tahun 2018 Kodim 0419/Tanjab yang berlokasi di Dusun Sungai Ayam Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, adalah pembukaan akses jalan.

Jalan itu nantinya menjadi jalan penghubung Sungai Ayam ke PT Borneo hingga Desa Sinar Kalimantan selain dapat mengurangi jarak tempuh ke ibu kota kecamatan, juga meningkatkan akses perekonomian masyarakat di dusun tersebut.

Dalam kunjungan Dandim 0419/Tanjab, Letkol Inf Arry Yudistira bersama rombongan dan awak media pengecekan terhenti di lokasi titik awal jalan atau titik nol, karena ada bagian yang masih 'empuk'

"Ini titik Nol jalan yang sedang dibangun, tidak mudah untuk membangunnya dengan kondisi tanah yang seperti ini. Pengerjaan jalan adalah program utama, selain program-program lain seperti Sumur Bor, Bedah Rumah, serta nonfisik berupa penyuluhan, kegiatan kemasyarakatan dan lainnya," Jelas Dandim.

Salah satu personil bahkan sempat terperosok kedalam tanah lumpur, saat akan memulai perjalanan dan kesulitan tergambar dari personil untuk melepaskan benaman kakinya di lumpur. Sehingga terucap kata candaan dari awak media "Biar TNI saja, dilan gakkan kuat ini," Celetuk salah satu awak media.

Dandim tersenyum mendengar perkataan awak media dan menjawab "Iya Biar kami saja, dilan gak kuat," Ungkap Dandim disambut tawa rombongan yang turut melihat kondisi jalan yang ditargetkan rampung pada 13 November 2018 mendatang.

Bahkan sebelum dimulainya TMMD, Satgas sudah berhadapan dengan kendala saat akan membawa Alat berat yang dibutuhkan dalam proses pengerjaan, terbaliknya Kapal penarik Ponton Alat Berat Backhoe alias karam ke laut jelang mencapai Dusun sungai ayam kecamatan Mendahara kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

Peralatan akan digunakan untuk pembukaan akses jalan sepanjang 2,5 kilometer dan menjadi jalan penghubung Sungai Ayam ke PT Borneo hingga Desa Sinar Kalimantan sehingga dapat mengurangi jarak tempuh ke ibukota kecamatan.

Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0419/Tanjab, Letkol Inf Arry Yudistira disela-sela kunjungannya ke Sungai Ayam kepada jambidaily.com, menuturkan bahwa "Dalam perencanaan program jalan tersebut, langsung dikerjakan saat alat berat sampai," Ujarnya.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) Membangun
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam paradigma yang berkembang dibenak masyarakat secara umum adalah prajurit yang bertugas sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Mungkin identik dengan senjata, pertempuran dan medan peperangan, tentu menjadi gambaran awal yang terlukis dalam artinya di mata masyarakat Indonesia.

Namun TNI memiliki program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manunggal berarti menjadi satu dalam sikap dan tingkah laku. Hal ini merupakan penegasan bahwa tentara sendiri lahir dari rakyat. TMMD merupakan istilah yang pernah terkenal dengan sebutan tentara masuk desa, atau lebih tepatnya ABRI Masuk Desa (AMD) pada dekade 80-an. TMMD merupakan usaha dari wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. 

Dalam buku elektronik berjudul Perkembangan ABRI Masuk Desa 1980-1998 yang diterbitkan Avatara Universitas Negeri Surabaya, yang dikutip dalam Ringkasan atau Abstrak karya tulis Isnu Novia Setiowati di jurnalmahasiswa.unesa.ac.id (diakses sekira pukul: 14.10 WIB / Selasa, 06/11/2018), bahwa Pasca Orde Lama, Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa sistem politik dan perekonomian Indonesia berada dalam keadaan kritis. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah Orde Baru untuk mengembalikan stabilitas nasional agar negara tetap bisa bertahan, yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional. 

Pembangunan merupakan suatu perubahan sosial, sedangkan pembangunan nasional diartikan sebagai pembangunan masyarakat seutuhnya. Pembangunan pada masa Orde Baru juga difokuskan pada pembangunan desa. Pembangunan desa mempunyai arti penting karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di desa. Bersama dengan ABRI, pembangunan di desa-desa kemudian dikenal sebagai program ABRI Masuk Desa (AMD).

Program ABRI Masuk Desa (AMD) dicetuskan oleh Jend. M. Jusuf pada tahun 1980. Tujuan dari dilaksanakannya program ABRI Masuk Desa (AMD) adalah untuk membantu masyarakat desa dalam menyelesaikan setiap permasalahannya. Selain itu, program ABRI Masuk Desa (AMD) juga membantu memaksimalkan potensi desa, karena desa merupakan sumber penyuplai bahan-bahan baku pangan nasional serta sebagai sumber ketenagakerjaan.

 

Sejarah TNI
Berdasarkan sumber di laman id.wikipedia.org (diakses sekira pukul 14.00 WIB / Selasa, 06/11/2018) bahwa Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat TNI adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Panglima TNI saat ini adalah Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Pada masa Demokrasi Terpimpin hingga masa Orde Baru, TNI pernah digabungkan dengan POLRI. Penggabungan ini disebut dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI maka pada tanggal 30 September 2004 telah disahkan Rancangan Undang-Undang TNI oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 19 Oktober 2004.

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, otoritas militer di Hindia Belanda diselenggarakan oleh (KNIL). Meskipun KNIL tidak langsung bertanggung jawab atas pembentukan angkatan bersenjata Indonesia pada masa depan, (sebaliknya berperan sebagai musuh selama Revolusi Nasional Indonesia 1945-1949), KNIL juga telah memberikan andil berupa pelatihan militer dan infrastruktur untuk beberapa perwira TNI pada masa depan. Ada pusat-pusat pelatihan militer, sekolah militer dan akademi militer di Hindia Belanda. Di samping merekrut relawan Belanda dan tentara bayaran Eropa, KNIL juga merekrut orang-orang pribumi Indonesia.

Pada tahun 1940 saat Belanda di bawah pendudukan Jerman, dan Jepang mulai mengancam akses pasokan minyak bumi ke Hindia Belanda, Belanda akhirnya membuka kesempatan penduduk pribumi di Pulau Jawa untuk masuk sebagai anggota KNIL.

Selama Perang Dunia Kedua dan pendudukan Jepang di Indonesia perjuangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan mulai memuncak. Untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia dalam perang melawan pasukan sekutu, Jepang mulai mendorong dan mendukung gerakan nasionalis Indonesia dengan menyediakan pelatihan militer dan senjata bagi pemuda Indonesia. Pada tanggal 3 Oktober 1943, militer Jepang membentuk tentara relawan Indonesia yang disebut PETA (Pembela Tanah Air). Jepang membentuk PETA dengan maksud untuk membantu pasukan mereka menentang kemungkinan invasi oleh Sekutu ke wilayah Asia tenggara.

Pelatihan militer Jepang untuk pemuda Indonesia awalnya dimaksudkan untuk menggalang dukungan lokal bagi Kekaisaran Jepang, tetapi kemudian menjadi sumber daya yang sangat berarti untuk Republik Indonesia selama Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1949 dan juga berperan dalam pembentukan Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945.

Negara Indonesia pada awal berdirinya sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara. Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi.

BKR baik di pusat maupun di daerah berada di bawah wewenang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan KNI Daerah dan tidak berada di bawah perintah presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang. BKR juga tidak berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan. BKR hanya disiapkan untuk memelihara keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi Sekutu.

Akhirnya, melalui Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada 26 Januari 1946, diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Sejak 1959, tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai Hari Angkatan Perang, yang saat ini disebut sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia, yaitu hari nasional yang bukan hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 316 Tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati peristiwa kelahiran angkatan bersenjata Indonesia.

Karena saat itu di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia, maka pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947.

Perkembangan TNI
Dari tahun 1950 hingga 1960-an Republik Indonesia berjuang untuk mempertahankan persatuan negara terhadap pemberontakan lokal dan gerakan separatis di beberapa provinsi. Dari tahun 1948 hingga 1962, TNI terlibat dalam perang lokal di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan melawan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), sebuah gerakan militan yang bertujuan mendirikan negara Islam di Indonesia. TNI juga membantu menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan pada tahun 1963. Kolonel Bayu.

Dari tahun 1961 sampai 1963, TNI terlibat dalam operasi militer untuk pengembalian Irian Barat ke Indonesia, dari tahun 1962-1965 TNI terlibat dalam Konfrontasi Indonesia-Malaysia.

Indonesia mengembangkan hubungan baik dengan Uni Soviet pada periode tahun 1961-1965. Uni Soviet memberikan 17 kapal untuk Angkatan Laut Indonesia. Kapal terbesar yang diberikan adalah kapal penjelajah kelas Sverdlov dengan bobot mati 16.640 ton, sangat besar juga dibandingkan dengan kapal korvet kelas Sigma yang hanya 1.600 ton. Indonesia memperoleh 12 kapal selam kelas Whiskey ditambah 2 kapal pendukung. Di Angkatan Udara Indonesia memiliki lebih dari seratus pesawat militer, 20 supersonik MiG-21s, 10 supersonik MiG-19, 49 MiG-17 dan 30 MiG-15.

Masa orde baru: Pada masa Orde Baru, militer di Indonesia lebih sering disebut dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). ABRI adalah sebuah lembaga yang terdiri dari unsur angkatan perang dan kepolisian negara (Polri). Pada masa awal Orde Baru unsur angkatan perang disebut dengan ADRI (Angkatan Darat Republik Indonesia), ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) dan AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia). Namun sejak Oktober 1971 sebutan resmi angkatan perang dikembalikan lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia, sehingga setiap angkatan sebut dengan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.

Pada masa Orde Baru ketika Presiden Soeharto berkuasa, TNI ikut serta dalam dunia politik di Indonesia. Keterlibatan militer dalam politik Indonesia adalah bagian dari penerapan konsep Dwifungsi ABRI yang kelewat menyimpang dari konsep awalnya. Pada masa ini banyak sekali orang-orang militer ditempatkan di berbagai perusahaan dan instansi pemerintahan. Di lembaga legislatif, ABRI mempunyai fraksi sendiri di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang anggota-anggota diangkat dan tidak melalui proses pemilu yang disebut dengan Fraksi ABRI atau biasa disingkat FABRI.

Dari tahun 1970 hingga tahun 1990-an militer Indonesia bekerja keras untuk menekan gerakan separatis bersenjata di provinsi Aceh dan Timor Timur. Pada tahun 1991 terjadi Peristiwa Santa Cruz di Timor Timur yang menodai citra militer Indonesia secara internasional. Insiden ini menyebabkan Amerika Serikat menghentikan dana IMET (International Military Education and Training), yang mendukung pelatihan bagi militer Indonesia.

Era reformasi: Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, gerakan demokratis dan sipil tumbuh mengganti peran militer dalam keterlibatan politik di Indonesia. Sebagai hasilnya, TNI pada masa ini telah mengalami reformasi tertentu, seperti penghapusan Dwifungsi ABRI. Reformasi ini juga melibatkan penegak hukum dalam masyarakat sipil umum, yang mempertanyakan posisi polisi Indonesia di bawah payung angkatan bersenjata. Reformasi ini menyebabkan pemisahan kepolisian dari militer. Pada tahun 2000, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi kembali berdiri sendiri dan merupakan sebuah entitas yang terpisah dari militer. Nama resmi militer Indonesia juga berubah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi kembali Tentara Nasional Indonesia (TNI). Di bentuklah 3 peraturan perundang-undangan baru yaitu UU 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU no. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Calon Panglima TNI saat ini harus diajukan Presiden dari Kepala Staf Angkatan untuk mendapat persetujuan DPR. Hak politik TNI pun dihilangkan serta dwifungsi ABRI dihilangkan.

Militer Indonesia melanjutkan keterlibatan dan kontribusinya misi penjaga perdamaian PBB melalui Kontingen Garuda. Setelah tahun 1999, pasukan Indonesia dikirim ke Afrika sebagai bagian dari Misi PBB di Republik Demokratik Kongo. TNI juga telah menjadi bagian dari Pasukan Sementara PBB di Lebanon, UNAMID, UNSMIS, MINUSTAH, UNISFA, UNMISS, UNMIL.

Setelah darurat militer Aceh 2003-2004 & tsunami Aceh tahun 2004, pemerintah Amerika Serikat menghentikan embargo suku cadang yang telah berjalan terhadap senjata yang tidak mematikan dan kendaraan militer, untuk mendukung upaya kemanusiaan di daerah yang terkena dampak tsunami di Aceh dan Nias. Sejak itu, Angkatan Udara Indonesia telah menandatangani kesepakatan untuk membeli lebih banyak pesawat angkut C-130. Pada tanggal 22 November 2005, Amerika Serikat mengumumkan bahwa hubungan militer dengan Indonesia akan dipulihkan secara penuh. Keputusan ini mengakhiri enam tahun larangan penjualan senjata Amerika Serikat ke Indonesia.

Pada tahun 2009 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009 tentang pengambilalihan aktivitas bisnis TNI. Semua bisnis TNI akan dikelola oleh sebuah badan khusus yang akan didirikan yang merupakan amanat dari Undang Undang No.34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Peran, Fungsi dan Tugas TNI
Adapun Peran, Fungsi dan Tugas TNI berdasarkan keterangan di laman tni.mil.id (diakses sekira pukul: 16.27 WIB / Selasa, 06/11/2018), sebagai berikut: 

PERAN: TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

FUNGSI
(1) TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai;
penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

TUGAS
(1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. operasi militer untuk perang;
b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:

  1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
  2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
  3. Mengatasi aksi terorisme;
  4. Mengamankan wilayah perbatasan;
  5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
  6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
  7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
  8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
  9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
  10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
  11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
  12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
  13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
  14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

 

 

Ditulis Oleh: Hendry Nursal
Sumber Pendukung: tni.mil.id / id.wikipedia.org / jurnalmahasiswa.unesa.ac.id

 

 

Artikel TMMD Lainnya:

KOMENTAR DISQUS :

Top