Kamis, 21 November 2019 |
Ekonomi

Menhut LH: HTR Solusi Atasi Konflik Lahan

Minggu, 14 Agustus 2016 00:36:37 wib
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya bersama Gubernur Jambi, Zumi Zola meninjau Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat Desa Hajran, Kabupaten Batanghari, Sabtu 13 Agustus 2016

JAMBIDAILY EKONOMI - Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan solusi mengatasi konflik lahan yang terjadi di masyarakat. "Tidak munculnya konflik dalam pengelolaan HTR karena masyarakat sendiri yang mengelola dan selaku pemegang izin. Namun yang harus diperhatikan adalah hasil dari hutan tersebut bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya.

Saat meninjau Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat Desa Hajran, Kabupaten Batanghari, Sabtu 13 Agustus 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan, HTR keuntungannya untuk optimalisasi ruang. "HTR memberikan akses legal kepada masyarakat dan mengatasi atau solusi timbulnya konflik," kata Siti Nurbaya.

Dia menegaskan, konsistensi pengelola HTR harus dijaga dan harus ada jaringan kerja. Sebab itu pendampingan oleh LSM peduli lahan dan hutan sangat penting.

"Kreatifitas masyarakat itu tidak boleh mati. Saya ingin melihat kekuatan dari kelembagaan kita di masyarakat dan itu tampak di sini. Ini adalah bisnis rakyat, biasanya yang mampu mengelola lahan adalah konglemerat tapi ke depan mudah-mudahan menjadi konglerakyat," jelas Siti Nurbaya.

Sementara Gubernur Jambi, H Zumi Zola menyebutkan, Pemprov Jambi dan Pemkab Batanghari berusaha memaksimalkan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan melestarikan lingkungan.

Zola menjelaskan, Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah direspon dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Jambi, yakni pada Tahun 2009 telah ditetapkan pencadangan Hutan Desa pertama di Indonesia oleh Menteri Kehutanan, yang berada di Desa Lubuk Beringin Kabupaten Bungo.

"Progress Program PHBM di Provinsi Jambi adalah seluas 143.326 Hektar yang terdiri dari Hutan Desa seluas  81.754 Hektar, Hutan Tanaman Rakyat seluas 58.408 Hektar dan Hutan Kemasyarakatan seluas 3.164 Hektar. Tahun 2015 Desa Hajran mendapat Pencadangan Hutan Tanaman Rakyat  (HTR) seluas 1.272 hektar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didampingi oleh LSM Amphal," papar Zola.

Dia menguraikan, pencadangan HTR telah ditindaklanjuti oleh Gubernur Jambi dengan memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) kepada masyarakat Desa Hajran sebanyak 4 (empat) izin yaitu, Koperasi Mpang Gagah seluas 304,15 Hektar dengan SK Gubernur Jambi No. 95/KEP.KA.BPMD.4/IV/2016 tanggal 14 April 2016. Koperasi Serengam Betuah seluas 363,03 Hektar dengan SK Gubernur Jambi Nomor 96/KEP.KA.BPMD.4/IV/2016 tanggal 14 April 2016.

Selain itu juga Koperasi Bagan Rajo seluas 304,04 Hektar melalui SK Gubernur Jambi Nomor 97/KEP.KA.BPMD.4/IV/2016 tanggal 14 April 2016. Serta, Koperasi Khayangan Tinggi seluas 301,37 Hektar melalui SK Gubernur Jambi Nomor 98/KEP.KA.BPMD.4/IV/2016 tanggal 14 April 2016.

Selain kegiatan HTR, lanjut Zola, Desa Hajran juga telah mendapat Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) seluas 90 hektar yang diterbitkan Gubernur Jambi sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 541/Kep.Gub/Dishut/2011 tanggal 18 Nopember 2011 yang di dampingi oleh LSM WARSI.

"Desa Hajran merupakan salah satu desa penyangga Taman Nasional Bukit Duabelas yang sebagian besar bermata pencaharian perkebunan karet dan masih tergantung pada kawasan hutan. Dengan adanya program PHBM memberikan legalitas kepada masyarakat untuk mengelola hutan," sebutnya.

Program PHBM di Kabupaten Batanghari yang telah berjalan melalui pendampingan sejak Tahun 2009 yaitu pembangunan Hutan Desa seluas 3.563 Hektar yang berada di Desa Hajran, Desa Olak Besar dan Desa Jelutih yang didampingi oleh LSM WARSI. Mulai Tahun 2015 pembangunan Hutan Tanaman Rakyat seluas 1.272 yang didampingi oleh LSM Amphal di Desa Hajran.

Zola menuturkan, kegiatan pembangunan PHBM di Desa Hajran yang telah berjalan adalah: Program Aneka Usaha Kehutanan seluas 10 Hektar difasilitasi  BPDAS Batanghari di lokasi Hutan Desa berupa tanaman Jelutung dan Karet; Demplot Tanaman Jabon seluas 40 Hektar tahun 2014 dan 2015 oleh Dishut Provinsi Jambi di lokasi Hutan Desa sumber dana APBD I; Penanaman MPTS jenis durian dan mangga tahun 2015; pengembangan Usaha Agroforestry sebanyak 1.100 btg bibit nangka dan petai Tahun 2016 oleh Warsi; dan Tata Batas Partisipatif Hutan Desa Hajran.

"Dari demplot tersebut ternyata Tanaman Jabon cocok dikembangkan di wilayah ini. Diharapkan dengan adanya kegiatan Persemaian dan Penanaman Jabon pada lokasi HTR di Desa Hajran, tercipta Sentra Produksi Tanaman Jabon dan Pusat Sumber Bibit Jabon untuk mendukung pengembangan budidaya Jabon di Provinsi Jambi dan dapat menunjang bahan baku Industri Kayu di Provinsi Jambi," tambah Zola.

Penulis   : Mustar Hutapea
Foto      : Kamarul Zaman/Roni
Editor    : E Septimen Loethfi
a

KOMENTAR DISQUS :

Top