Minggu, 15 Desember 2019 |
Hukum

Nah....SPJ Bantuan Parpol Tak Jelas, Bisa Dipidana

Rabu, 18 Mei 2016 20:52:54 wib
Kantor Inspetorat Kabupaten Tebo

JAMBIDAILY HUKUM-Lemahnya manajemen keuangan sekretariat Partai Politik (Parpol) dalam mengelola keuangannya kerap menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) namun sayangnya dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK-RI hanya sekedar melayangkan surat pemberitahuan yang sifatnya bukan berupa sanksi pengembalian kerugian keuangan negara.

Kepala Inspektorat Kabupaten Tebo, Teguh Arhadi, Rabu 18 Mei 2016 kepada jambidaily.com, membenarkan kalau kegiatan di Kantor Kesejahteraan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) ada temuan menyangkut hasil audit BPK pada dana bantuan untuk sembilan Parpol di kabupaten tebo,  melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tebo tahun 2015 adalah sebesar Rp.1.043.944.100,08.

Meski demikian, BPK hanya menyurati untuk dilakukan pembenahan atas kelemahan manajemen keuangan sekretariat Parpol.

"Tahun-tahun sebelumnya juga sama temuan BPK terhadap bantuan Parpol adalah lemahnya manajemen bendahara dalam pengelolaan pertanggung jawaban keuangan sekretariat parpol,"sebut Teguh.

Terpisah,  Kepala Kesbangpol Linmas Tebo, Eriyanto, menjelaskan mengenai temuan bantuan 9 parpol di tebo saat ini memang tidak ada sanksi tegas.  Tapi hanya dilakukan pembinaan.

Namun kedepan, sesuai aturan BPK yang baru, menyangkut penyimpangan pertanggung jawaban keuangan dana bantuan parpol akan ada tindakan tegas berupa pidana terhadap sekretariat parpol dan  saat ini baru di sosialisasikan karena pola pemerintah sekarang hanya bersifat pembinaan.

"Nanti kalau peraturan BPK sudah dijalankan,  maka tidak ada lagi toleransi terhadap sekretariat parpol menyangkut dana bantuan keuangan untuk parpol.  Peraturan BPK tersebut bakal diberlakukan tahun 2017 mendatang,"ungkapnya.(jambidaily.com/ARD)

KOMENTAR DISQUS :

Top