Selasa, 12 November 2019 |
Peristiwa

Pemkot Beri Pembekalan Kepada Lurah

Selasa, 22 Januari 2019 16:08:51 wib

JAMBIDAILY Kota Jambi – Masing-masing kelurahan di Kota Jambi mendapatkan alokasi Rp 370 juta yang merupakan Dana Kelurahan.Anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan lembaga kelurahan. 

Pemerintah Kota Jambi menggelar rapat koordinasi camat dan lurah se Kota Jambi Selasa (22/1), para lurah diberi pemahaman, pemantapan dan pembekalan terkait dana kelurahan yang sudah digelontorkan melalui APBN tersebut. Dana kelurahan diturunkan berdasarkan Permendagri nomor 130 tahun 2018. 

Walikota Jambi Sy Fasha mengatakan, pada rapat koordinasi tersebut pihaknya meminta Kepala Kejari Jambi, Kapolresta Jambi, memberi pemahaman terkait kisi-kisi hukum untuk penggunaan dana kelurahan. “Jangan sampai nanti lurah selaku Kuasa Pengguna Anggran (KPA) salah melakukan kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya,” kata Fasha, kemarin (22/1). Fasha menyebutkan, dengan pemahaman ini, tidak ada lagi lurah yang takut melaksanakan kegiatan. 

Program dana kelurahan ini sebut Fasha merupakan usulan para Walikota melalui Apeksi 2016 lalu. “Ini sudah kami perjuangkan. Bertemu presiden sampai lima kali untuk membahas masalah ini. Alhamdulillah 2019 ini dana kelurahan digelontorkan,” imbuhnya. 

Dana kelurah ini langsung masuk ke kelurahan. Para lurah sudah diberikan pendidikan dan pelatihan selaku KPA. “Selama ini memang KPA ada di kecamatan, tetapi kini sudah distribusikan kelurahan. Lurah sudah menjadi KPA,” sebut Fasha. 

Fasha mengatakan, mekanisme penggunaan dana kelurahan ini, untuk mewujudkan kegiatan yang bersifat usulan para ketua RT, harus ada persetujuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kelurahan. 

“Seperti DPR nya lah, kalau LPM setuju ini digunakan untuk pembangunan jalan dan lain sebagainya, maka lurah harus mengeluarkan dana ini,” ungkapanya.  Dana kelurahan memang tidak besar, hanya Rp 370 juta per kelurahan.  Dibandingan dengan dana desa hanya sepertiga dari dana desa. 

Kata Fasha, dana kelurahan ini tidak akan tumpang tindih dengan dana APBD, karena selama ini APBD pemerintah selalu dititipkan di kecamatan. Kedepan juga ada Permendagri terkait kelurahan ini, yaitu menganggarkan 5 persen APBD untuk di kelurahan. 

“Ada dana bangkit berdaya di kecamatan yang kami berikan 1 M untuk satu kecamatan. Seyogyanya bangkit berdaya itu untuk bangun kelurahaan. Insyaalaah tahun depan dana dari kecamatan ini akan kami distribusikan ke kelurahan,” jelasnya. Sementara Fredi Azhari, Kepala Kejakasaan Negri Jambi mengatakan, ini merupakan dana pertama untuk kelurahan. 

Para lurah diminta tidak ragu dan tetap percaya diri untuk menjalankan kegiatan dengan dana kelurahan ini. “Kalau ragu anggaran ini bisa tidak terserap,” katanya. 

Fredi menyebutkan, pihaknya mengharapkan anggaran ini bisa terserap maksimal, sehingga tahun depan dana kelurahan ini bisa meningkat. 
“Makanya ini kita pantau, semester I, semester II ada masalah apa, kita koordinasi. Yang jadi masalah kalau orangnya tidak mengerti, tidak bertanya dan tidak berbuat apa-apa. Yang rugi rakyat,” imbuhnya. 

Mulai saat ini sebut Fredi, kejaksaan ikut membantu supaya mendorong serapan anggaran. “Kita efektifkan APIP. Silahkan APIP bekerja, APIP angkat tangan silahkan ke kejari. Itupun kita berikan waktu di lid, kalau di lid mau mengembalikan kerugian negara, kita hentikan perkara,” pungkasnya.(IKI)

KOMENTAR DISQUS :

Top