Kamis, 18 Juli 2019 |
Ekonomi

SKK Migas Gelar Diskusi Peran Dana Bagi Hasil Migas, Asisten I Setda Batanghari 'Curhat'

Kamis, 27 Juni 2019 17:10:02 wib
Adiyanto Agus Handoyo selaku Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagsel/Foto: Jambidaily.com/HendryNoesae

JAMBIDAILY EKONOMI - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontrak Kerja Sama (KKKS) menghimpun para perwakilan dari pemerintah daerah Provinsi Jambi dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menghadiri forum diskusi hulu migas, di BW Luxury Hotel, pada Kamis (27/06/2019). 

Diskusi yang dikemas melalui tema “Peran DBH (Dana Bagi Hasil) Migas dalam Mendukung Pembangunan Daerah” tersebut, tampak dihadiri berbagai kalangan dari Pemerintah daerah, seperti Bupati Tanjung Jabung barat, Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, H Robby Nahliyansyah, Pemkab Batanghari, Mahasiswa, Wartawan dan kalangan umum lainnya. Forum diskusi ini diharapkan menjadi wadah saran dan masukan bagi para pemangku kepentingan di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) khususnya Jambi.

Hadir empat narasumber yang memiliki kredibilitas sesuai di bidangnya masing-masing dan relevan dengan tema diskusi. Narasumber yang hadir diantaranya ialah Dr. Ir. H. Safrial, MS selaku Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. Halilul Khairi selaku Deputi Otonomi Daerah Institusi Pendidikan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Heru Windarto selaku Kasubdit Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNBP Migas dan Rudy Hartono selaku Perwakilan dari Divisi Formalitas SKK Migas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diskusi ini diharapkan mampu memberikan gambaran ke seluruh pemangku kepentingan mengenai alur penerimaan negara dari sektor hulu migas. Selain itu, pemberian informasi kepada pemangku kepentingan mengenai pengalokasian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor hulu migas dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) juga akan dibahas bersama dengan para narasumber yang hadir.

Dalam sambutannya, Adiyanto Agus Handoyo selaku Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagsel menyampaikan bahwa acara diskusi hulu migas yang berlangsung di Provinsi Jambi merupakan kegiatan yang informatif dan edukatif. 

“Setiap daerah penghasil migas memiliki terobosan masing-masing untuk membangun daerahnya, seperti yang kami bahas pada forum diskusi pada hari ini. Dikemas dengan format dialog dari pihak legislatif dan eksekutif serta melibatkan para stakeholder migas di Provinsi Jambi, tentu melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan masyarakat luas dalam lingkup apa peran DBH Migas tersebut,” sambung Adiyanto.
   
Tidak hanya membahas mengenai peran dari DBH Migas, diskusi ini juga membahas adanya multiplier effect terhadap perekonomian. Multiplier effect sendiri merupakan dampak berganda dari sektor hulu migas. Hal itu disebabkan karena sektor hulu migas memiliki peran strategis dalam mendukung pergerakan perekonomian nasional. Perwakilan dari Divisi Formalitas SKK Migas selanjutnya akan memberikan paparan multiplier effect tersebut.

Dukungan DBH Migas terhadap aspek pembangunan daerah yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah, diharapkan dapat digunakan sesuai dengan tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi hulu migas. Kegiatan diskusi yang dilakukan oleh SKK Migas dan KKKS ini pada akhirnya diharapkan dapat menjalin hubungan dan komunikasi yang baik serta memberikan edukasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan khususnya di Provinsi Jambi.

Pada sesi tanya jawab beragam pertanyaan terkait DBH menjadi isu utama, karena memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan daerah khususnya. Namun menariknya Asisten I Setda Kabupaten Batanghari, Verry Ardiansyah, singgung permasalahan Illegal Drilling yang tak kunjung ada kejelasan dalam penyelesaiannya.

"Saat ini tidak ada lagi kewenangan pemerintah kabupaten untuk mengurus wilayah pertambangan, bagaimana di dalam undang-undang, provinsi dan SKK Migas dan pertamina kita sudah beberapa kali melaporkan ke pemerintah pusat terkait upaya untuk menyelesaikan ini, Kami diminta untuk menciptakan kondisi lingkungan yang baik, ini tidak baik lagi sudah habis semua. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah kabupaten tidak dapat lagi melakukan apapun karena kewenangan tidak ada dan bagaimana kewenangan pemerintah pusat yang dulu hanya 1 dan 2 sekarang telah menjadi ratusan sumur bahkan bisa ribuan," Beber Verry Ardiansyah.

"Ini kita sudah rapat-rapat beberapa kali tetapi tindak lanjutnya tidak ada, kami sangat prihatin, kalau dikaitkan dengan hasil sumber daya yang ada di kami, jika masuk pada sumber pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Batanghari berapa besar tentunya yang kami dapat, cuma kami hanya melihat saja orang yang membawa hasilnya, tidak bisa kami untuk mendapatkan PAD," Pungkas Verry Ardiansyah.

Menanggapi hal tersebut, Dr. Halilul Khairi selaku Deputi Otonomi Daerah Institusi Pendidikan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, menegaskan Bupati punya power hentikan illegal drilling.

"Dengan adanya Undang-undang No.33 Tahun 2004, Bupati punya power untuk menghentikan Illegal Drilling itu. Jangan khawatir kabupaten/Kota itu Full Power. Bupati jangan melihat aktivitasnya namun lihat proses usahanya. Saya disini ingin menegaskan tidak satupun usaha yang tidak berhubungan dengan pemerintahan kabupaten bahkan urusan penerbangan sekalipun," Tegas Dr Halilul Khairi.

Lebih lanjut, Dr Halilul Khairi mengatakan izin yang dimaksud terkait Illegal Drilling ialah Izin Lingkungan, Izin Bangunan, dan izin prinsip lainnya.

"Melihat izin menjadi kewenangan daerah, izin-izin yang harus dikeluarkan daerah dalam kegiatan usaha. Jika pelaku usaha tidak mengantongi otomatis sudah melanggar dan pemerintah bisa meratakan atau mengembalikan seperti semula di lahan yang tidak ada izin. Sekali lagi untuk menghentikan aktivitas Illegal Drilling bukan kegiatan tapi lihat izin yang wajib, ada atau tidak dikeluarkan pemerintah kabupaten," Tandasnya.

Selain itu, seusai pemaparan dari narasumber dan tanyajawab. SKK Migas menggelar dialog dan konferensi pers bersama para wartawan yang turut menjadi peserta diskusi.

 

(Hendry Noesae) 

KOMENTAR DISQUS :

Top