Rabu, 29 Januari 2020 |
Peristiwa

Walikota Jambi Diduga "Lecehkan" Profesi Jurnalis ???

Rabu, 27 Mei 2015 21:21:49 wib
ilustrasi

JAMBIDAILY PERISTIWA-Walikota Jambi, Syarif Fasha diduga telah melakukan "pelecehan" terhadap salah seorang jurnalis media online di Kota Jambi pada Selasa 26 Mei 2015, sekitar pukul 13.00 WIB.

Sebagaimana dirilis kilasjambi.com dan sejumlah media lainnya,(27/05), menurut pengakuan salah seorang wartawan yang sehari-hari meliput di Balai Kota Jambi, dugaan pelecehan profesi secara lisan itu dilakukan Fasha di sebuah rumah makan di kawasan Telanai, Kota Jambi.

Menurut wartawan yang tengah meliput kegiatan walikota saat itu, Fasha tampak gerah dengan pemberitaan salah satu media online yang mengkritisi kebijakannya. Ia kemudian bertanya kepada sejumlah wartawan yang sehari-hari bertugas di Balai Kota Jambi.

"Siapa wartawan Berita Jambi," tanya Fasha di sebuah rumah makan usai melakukan kunjungan ke Kantor Camat Telanaipura, ditirukan salah seorang wartawan yang hadir saat itu sebagaimana dikutip dari laman Masurai.com, Rabu 27 Mei 2015.

Sejumlah wartawan tampak heran dengan pertanyaan sang walikota. Walikota Fasha spontan menunjuk seorang wartawan "Berita3Jambi.com" yang dimaksud sebagai wartawan "Berita Jambi".

Lantas, di hadapan para jurnalis dan staf walikota lainnya, Fasha berkata, wartawan tidak perlu menyerang atau membuat berita miring soal kebijakan pemerintah dan walikota.

Menurut Fasha, jika media tempat wartawan itu bekerja perlu anggaran, atau kekurangan dana, bisa dikomunikasikan kepada pemerintah. Dirinya akan menambah anggaran media tersebut.

"Jadi tidak perlu menyerang-nyerang pemerintah dengan membuat berita-berita miring. Kalau perlu anggaran, bilang saja ke kami, akan kami tambah," kata Fasha lagi, ditirukan salah satu wartawan.

Menurut Fasha, media (wartawan) itu terdiri atas dua jenis, komersil dan independen. Jika media komersil, maka jelas butuh anggaran dan perlu kerjasama dengan pemerintah. Maka, jalinlah hubungan baik dengan pemerintah dan tidak perlu buat berita miring.

Usai berkata seperti itu, Fasha bertanya, siapa pemimpin redaksi media di tempat  wartawan bersangkutan berkerja.

"Jika kau tidak betah di media itu, bilang ke saya mau kerja di media mana. Biar saya acc dan rekomendasikan masuk ke media lain," kata Fasha, sembari menyebut nama dua media cetak jaringan nasional di Jambi.

Walikota Fasha beberapa kali diketahui kerap meminta agar wartawan tidak membuat berita miring soal pemerintah dan kebijakan walikota.

Gunakan Hak Jawab

Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jambi, Hery Novialdi mengatakan, Walikota Jambi harusnya bisa memilah mana wartawan yang bertugas secara independen dan manajemen media.

"Bicara soal anggaran atau kerjasama antara pemerintah dan media tidak seharusnya langsung kepada wartawan. Wartawan bekerja secara independen tidak dapat diatur-atur oleh orang lain di luar redaksi mereka," beber Heri.

Menurut dia, jika Walikota Jambi Syarif Fasha merasa dirugikan oleh pemberitaan di salah satu media, dia dapat mengunakan hak jawab.

"Hak jawab itu dilindungi Undang-Undang. Walikota harusnya menggunakan itu. Sehingga media yang bersangkutan dapat menerbitkan hak jawab tersebut. Jika hak jawab tidak diterbitkan, maka dia dapat mengadukan ke Dewan Pers. Dewan Pers yang akan mengambil langkah selanjutnya terhadap media tersebut, itulah prosedurnya," jelas Heri.

Heri juga sangat menyayangkan pernyataan Walikota Jambi ini. Dia juga meminta walikota Jambi meminta maaf kepada wartawan.

"Wartawan itu profesi terhormat. Walikota tidak dapat melecehkan seperti itu. Dia harus minta maaf," tegas Heri.

Didesak Minta Maaf

Menanggapi perilaku Walikota Jambi itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jambi, Mursyid Songsang menyatakan, Walikota Jambi harus meminta maaf kepada seluruh wartawan.

"Ini bukan lagi persoalan personal, tapi sudah tindakan pelecehan terhadap profesi wartawan. Walikota harus minta maaf kepada seluruh wartawan. Dia harus mencabut kata-kata itu segera dan berjanji tidak lagi melecehkan wartawan," tegas Mursyid.

Walikota, kata dia, tidak dapat seenaknya saja mengatur-ngatur kebijakan redaksi sebuah media. Pers merupakan lembaga yang diatur dalam Undang-Undang dan bertindak secara independen.

"Dia juga tidak dapat mengaku-ngaku dapat memasuk atau mengeluarkan seorang wartawan di media-media tertentu. Jika dia punya kerjasama atau pengaruh terhadap media tertentu, jangan digeneraslisir dan jangan menyamaratakan seluruh media," lanjut Mursyid.

Dikatakan Mursyid, yang dikelola oleh Pemerintah Kota Jambi adalah uang rakyat. Jadi Walikota tidak bisa seenaknya menggunakan anggaran semau dia, termasuk "membeli" media-media tertentu agar pemberitaan soal dia menjadi selalu baik.

Lebih lanjut ia mengatakan, tugas jurnalis dan media memang mengawasi setiap kebijakan dan program pemerintah. Sementara soal kerjasama antara Pemkot dengan media itu adalah soal lain.

"Jadi tidak ada hubungan soal kerjasama antara media dengan pemerintah daerah, terhadap kebijakan redaksi dan tugas wartawan di lapangan yang mengawasi kebjikan tersebut. Wartawan tugasnya memang mengawasi," pungkas Mursyid.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari Walikota Jambi, H Sy Fasha ME terkait kejadian tersebut.(jambidaily.com/Kilasjambi.com)

KOMENTAR DISQUS :

Top